Tahun 2018 nanti kembali digelar pesta demokrasi, beberapa daerah secara serentak akan kembali melakukan pemilihan kepala daerahnya masing-masing. Tidak ketinggalan Provinsi Kalimantan Timur yang kita cintai ini juga akan melaksanakan hajatan demokrasi untuk memilih gubernur dan wakil gubernurnya untuk 5 (lima) tahun kedepan. Ditengah riuhnya semangat pesta demokrasi tersebut hendaknya kita juga perlu melirik indeks demokrasi di kalimantan timur yang jatuh terjerembab, pada tahun 2015 indek demokrasi berada pada angka 81,24, sedangkan pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 73,64. Apakah yang sedang terjadi pada demokrasi di kaltim, apakah demokrasi di kaltim sedang mengalami cidera yang mengakibatkan angka indeks demokrasi di Kalimantan Timur menurun ?
Pembangunan demokrasi memerlukan data empirik untuk dapat dijadikan landasan pengambilan kebijakan dan perumusan strategi yang spesifik dan akurat. Indeks demokrasi Indonesia adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu kebebasan sipil (civil liberty), hak-hak politik (political rights) dan lembaga-lembaga demokrasi (institution of democracy).
Indeks demokrasi bertujuan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat perkembangan demokrasi. Lewat indeks demokrasi dapat terlihat perkembangan demokrasi sesuai dengan ketiga aspek yang diukur. Indeks demokrasi tidak hanya memberikan gambaran demokrasi yang berasal dari sisi kinerja pemerintah saja. Namun juga melihat perkembangan demokrasi dari aspek peran masayarakat, partai politik, lembaga peradilan, penegak hukum dan lembaga legislatif.
Metodelogi penghitungan indeks demokrasi indonesia menggunakan 4 (empat) sumber data, yaitu review surat kabar lokal, review dokumen (perda, pergub, dll), focus group discussion (FGD) dan wawancara mendalam.
Pada tahun 2016 ketiga aspek demokrasi di kalimantan Timur mengalami penurunan dibandingkan tahun 2015. Aspek kebebasan sipil turun 14,82 poin dari tahun 2015 sebesar 93,07 menjadi 78,25 pada tahun 2016. Aspek hak-hak politik turun 4,39 poin dari tahun 2015 sebesar 82,74 menjadi 78,35 pada tahun 2016. Sedangkan aspek lembaga demokrasi 3,63 poin, dimana pada tahun 2015 aspek ini mengantungi angka 63,99 menjadi 60,36 pada tahun 2016.
Aspek kebebasan sipil ini mengalami penurunan karena meningkatnya hambatan berkumpul dan berserikat, kebebasan menyampaikan pendapat serta menurunnya kebebasan dari diskriminasi. Dapat kita lihat bahwa pada saat ini masyarakat kita sangat mudah untuk dikotak-kotakkan oleh hal-hal yang dapat menghambat perkembangan dari demokrasi. Harus kita sadari bahwa kita masih terbelenggu oleh perilaku pemaksaan kehendak sehingga memangkas kebebasan kita dalam bersuara maupun bergerak.
Aspek hak-hak politik juga menurun karena turunnya partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Pengaduan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah menurun, hal ini menggambarkan kurangnya kepedulian masyarakat mengoreksi kinerja pemerintah.
Turunnya aspek lembaga demokrasi lebih diakibatkan karena peran legislatif yg dirasa belum menjadi penyalur aspirasi, peran partai politik yang terkadang tidak menyentuh masyarakat , penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan dan mentalitas masyarakat dan penguasa lokal yang diskriminatif.
Turunnya angka indeks demokrasi ini tentunya menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua. Perhelatan pesta demokrasi tahun depan di bumi kaltim hendaknya dapat berjalan dengan baik. Tidak ada ancaman ataupun pemaksaan kehendak dari golongan tertentu, ketika aparatur sipil negara diharuskan memiliki sikap netral, hendaknya saat pemimpin terpilih yang menjabat tidak ada pengkotakkan terhadap ASN disaat gerbong mutasi mulai bergerak. ASN ditempatkan berdasarkan orang yang tepat pada tempat yang tepat, bukan karena suka atau tidak suka, atau karena simpatisan dan bukan simpatisan. Isu-isu tentang suku, agama, ras dan golongan harus kita singkirkan. Bijaklah dalam menggunakan medsos dalam rangka menangkal hoax yang menyesatkan.
Indeks demokrasi sangat tergantung kepada kita semua selaku aktor dari demokrasi itu sendiri. Saat pemilu, rakyat seharusnya menggunakan hak pilihnya, perhitungan suara harus dilakukan secara jujur dan terbuka, dan hilangkan kampanye hitam. Solusi tersebut haruslah dilakukan agar kedepannya rakyat dapat merasakan peran demokrasi di indonesia, pulihnya arti sebenarnya dari demokrasi itu sendiri.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar